Salah satu titik awal kelahiran ilmu ekonomi makro adalah adanya permasalahan ekonomi jangka pendek yang tidak dapat diatasi oleh teori ekonomi klasik. Masalah jangka pendek ekonomi tersebut yaitu inflasi, pengangguran dan neraca pemba-yaran. Munculnya ekonomi makro dimulai dengan terjadinya depresi ekonomi Amerika Serikat pada tahun 1929. Depresi merupakan suatu malapetaka yang terjadi dalam ekonomi di mana kegiatan produksi terhenti akibat adanya inflasi yang tinggi dan pada saat yang sama terjadi pengangguran yang tinggi pula.
Inflasi (inflation) adalah gejala yang menunjukkan kenaikan tingkat harga umum yang berlangsung terus menerus. Dari pengertian tersebut maka apabila terjadi kenaikan harga hanya bersifat sementara, maka kenaikan harga yang sementara sifatnya tersebut tidak dapat dikatakan inflasi. Semua negara di dunia selalu menghadapi permasalahan inflasi ini. Oleh karena itu, tingkat inflasi yang terjadi dalam suatu negara merupakan salah satu ukuran untuk mengukur baik buruknya masalah eko-nomi yang dihadapi suatu negara. Bagi negara yang perekono-miannya baik, tingkat inflasi yang terjadi berkisar antara 2 sampai 4 persen per tahun. Tingkat inflasi yang berkisar antara 2 sampai 4 persen dikatakan tingkat inflasi yang rendah. Selanjut tingkat inflasi yang berkisar antara 7 sampai 10 persen dikatakan inflasi yang tinggi. Namun demikian ada negara yang meng-hadapai tingkat inflasi yang lebih serius atau sangat tinggi, misalnya Indonesia pada tahun 1966 dengan tingkat inflasi 650 persen. Inflasi yang sangat tinggi tersebut disebut hiper inflasi (hyper inflation).
Didasarkan pada faktor-faktor penyebab inflasi maka ada tiga jenis inflasi yaitu: 1) inflasi tarikan permintaan (demand-pull inflation) dan 2) inflasi desakan biaya (cost-push inflation) 3) inflasi karena pengaruh impor (imported inflation). Inflasi tarikan permintaan (demand-pull inflation) atau inflasi dari sisi permintaan (demand side inflation) adalah inflasi yang disebabkan karena adanya kenaikan permintaan agregat yang sangat besar dibandingkan dengan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan. Karena jumlah barang yang diminta lebih besar dari pada barang yang ditawarkan maka terjadi kenaikan harga. Inflasi tarikan permintaan biasanya berlaku pada saat perekonomian mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dan pertumbuhan eko-nomi berjalan dengan pesat (full employment and full capacity). Dengan tingkat pertumbuhan yang pesat/tinggi mendorong peningkatan permintaan sedangkan barang yang ditawarkan tetap karena kapasitas produksi sudah maksimal sehingga mendorong kenaikan harga yang terus menerus.
1 Prof.Dr.H. Amri Amir, SE., MS Guru Besar Fak.Ekonomi Uni. Jambi, Jurusan IESP
Inflasi desakan biaya (Cost-push Inflation) atau inflasi dari sisi penawaran (supply side inflation) adalah inflasi yang terjadi sebagai akibat dari adanya kenaikan biaya produksi yang pesat dibandingkan dengan tingkat produktivitas dan efisiensi, sehingga perusahaan mengurangi supply barang dan jasa. Pening-katan biaya produksi akan mendorong perusahaan menaikan harga barang dan jasa, meskipun mereka harus menerima resiko akan menghadapi penurunan permintaan terhadap barang dan jasa yang mereka produksi. Sedangkan inflasi karena pengaruh impor adalah inflasi yang terjadi karena naiknya harga barang di negara-negara asal barang itu, sehingga terjadi kenaikan harga umum di dalam negeri.
2. Pengangguran, Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia
Seperti yang telah diuraikan di atas, bahwa pada saat terjadinya depresi ekonomi Amerika Serikat tahun 1929, terjadi inflasi yang tinggi dan diikuti dengan pengangguran yang tinggi pula. Didasarkan pada fakta itulah A.W. Phillips mengamati hubungan antara tingkat inflasi dan tingkat pengangguran. Dari hasil pengamatannya, ternyata ada hubungan yang erat antara inflasi dengan tingkat pengangguran, dalam arti jika inflasi tinggi, maka pengangguran akan rendah. Hasil pengamatan Phillips ini dikenal dengan kurva Phillip.
Gambar 1.
Kurva Phillips
Masalah
Masalah utama dan mendasar dalam ketenagakerjaan di Indonesia adalah masalah upah yang rendah dan tingkat pengangguran yang tinggi. Hal tersebut disebabkan karena, pertambahan tenaga kerja baru jauh lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan lapangan kerja yang dapat disediakan
setiap tahunnya. Pertumbuhan tenaga kerja yang lebih besar dibandingkan dengan ketersediaan lapangan kerja menimbulkan pengangguran yang tinggi. Pengangguran merupakan salah satu masalah utama dalam jangka pendek yang selalu dihadapi setiap negara. Karena itu, setiap perekonomian dan negara pasti menghadapi masalah pengangguran, yaitu pengangguran alamiah (natural rate of unemployment).
Pada tahun 1980-an, pengangguran terbuka di Indonesia meningkat hampir dua kali lipat yaitu dari 1,7 persen pada tahun 1980 menjadi 3,2 persen pada tahun 1990. Pertumbuhan pengangguran di perkotaan lebih tinggi daripada di pedesaan, yaitu meningkat dari 2,8 persen pada tahun 1980 menjadi 6,1 persen pada tahun 1990. Sebaliknya tingkat pengangguran di pedesaan menurun secara drastis yaitu dari 1,4 persen menjadi 0,1 persen.
Dari sisi pendidikan, tingkat pengangguran selama periode 1980 – 1990 pada semua tingkat pendidikan memper-lihatkan kecenderungan yang meningkat. Seterusnya, tingkat angkatan kerja berpendidikan di bawah Sekolah Dasar yang menganggur paling rendah sedangkan yang berpendidikan tinggi adalah yang paling tinggi, yaitu meningkat dari 1,8 persen pada 1980 menjadi 15,9 persen pada 1990.
Selanjutnya, tingkat pengangguran di kota Indonesia selama periode 1971-1980 relatifnya rendah dan memperlihatkan kecenderungan yang menurun. Menurut Manning (1984: 1-28), kadar pengangguran rendah ini disebabkan karena: (a) besarnya kemampuan sektor informal menyerap, bahkan menarik sejum-lah besar penganggur, (b) tingkat investasi pemerintah yang tinggi dalam projek pembangunan dan prasarana sosial (sekolah, klinik kesehatan dan lain-lain), dan (c) pertumbuhan sektor pertanian yang tinggi dan adanya peluang pekerjaan baru di luar bidang usaha tani di pedesaan.
Tabel 1.
Jumlah penduduk, angkatan kerja dan tingkat pengangguran di Indonesia
1980 – 2002
Uraian
1980
1985
1990
1995
2000
2002
Penduduk *
148,0
164,6
179,4
194,8
206.630
211.100
Angkatan Kerja**
52.421
63.826
77.803
86.361
95.651
100.800
Bekerja**
51.553
62.458
75.851
80.110
89.538
91.600
Pengangguran**
868
1.368
1.952
6.251
5.858
8.900
Tkt Pengangguran
1,7%
2,1%
2,5%
7,2%
6,1%
9,1%
Sumber : Statistik Indonesia. * Dalam juta jiwa. ** Dalam ribuan jiwa
Pengangguran di Indonesia menjadi masalah yang terus menerus membengkak. Sebelum krisis ekonomi tahun 1997, tingkat pengangguran di Indonesia pada umumnya di bawah 5 persen dan pada tahun 1997 sebesar 5,7 persen. Tingkat pengangguran sebesar 5,7 persen masih merupakan pengangguran alamiah. Tingkat pengangguran alamiah adalah suatu tingkat pengangguran yang alamiah dan tak mungkin dihilangkan. Tingkat pengangguran alamiah ini sekitar 5 - 6 persen atau kurang. Artinya jika tingkat pengangguran paling tinggi 5 persen itu berarti bahwa perekonomian dalam kondisi penggunaan tenaga kerja penuh (full employment).
Peningkatan angkatan kerja baru yang lebih besar diban-dingkan dengan lapangan kerja yang tersedia terus menunjukkan jurang (gap) yang terus membesar. Kondisi tersebut semakin membesar setelah krisis ekonomi. Dengan adanya krisis ekonomi tidak saja jurang antara peningkatan angkatan kerja baru dengan penyediaan lapangan kerja yang rendah terus makin dalam, tetapi juga terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).
Dilihat dari struktur pendidikan, maka tingkat pendi-dikan pengangguran yang paling besar adalah tidak tamat dan tamat Sekolah Dasar (SD) yang mencapai 35 persen. Selanjutnya, pengangguran dengan tingkat pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMTP) mencapai 24 persen dan yang berpen-didikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebesar 12 persen serta yang berpendidikan Sekolah Menengah Umum (SMU) sebanyak 23 persen.
Sedangkan pengangguran dengan tingkat pendidikan Diploma dan Sarjana (S1) masing-masing 3 persen.
Berdasarkan kondisi tingkat pendidikan pengangguran terbuka tersebut, terlihat bahwa sebagian besar (54 persen) pengangguran di Indonesia merupakan pengangguran dengan tingkat pendidikan rendah yang tidak memiliki keahlian (unskill). Sedangkan pengangguran dengan tingkat pendidikan universitas hanya 6 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa, secara umum pengangguran di Indonesia merupakan pengangguran yang mempunyai kualitas rendah.
Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang amat penting dalam menilai kinerja suatu perekonomian, terutama untuk melakukan analisis tentang hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan suatu negara atau suatu daerah. Ekonomi dikatakan mengalami pertumbuhan apabila produksi barang dan jasa meningkat dari tahun sebelumnya. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian dapat menghasilkan tambahan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat pada periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi suatu negara atau suatu wilayah yang terus menunjukkan peningkatan, maka itu menggambarkan bahwa perekonomian negara atau wilayah tersebut berkembang dengan baik.
Perencanaan pembangunan ekonomi merupakan sarana utama kearah tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dengan perencanaan pembangunan ekonomi suatu negara dapat menentukan serangkaian sasaran ekonomi secara kuantitatif dalam periode tertentu. Melalui perencanaan pembangunan suatu negara dapat memobilisasi sumber daya yang terbatas untuk memperoleh hasil yang optimal dengan lancar, progresif dan seimbang.
Hal seperti ini tidak akan dicapai dengan menye-rahkan begitu saja pada mekanisme pasar seperti yang dipercayai kaum klasik.
Menyadari hal yang demikian, maka sejak Indonesia merdeka, pemerintah Indonesia telah menyusun perencanaan pembangunan ekonomi yang komprehensif dan parsial. Pada masa Soekarno menjadi Presiden telah dibuat perencanaan pembangunan ekonomi Indonesia yang dikenal dengan Pemba-ngunan Rakyat Semesta (Permesta) dan pada pemerintahan Soeharto telah disusun pula perencanaan pembangunan ekonomi Indonesia yang dikenal dengan Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA), mulai dari Repelita I hingga Repelita VI. Dalam melaksanakan REPELITA tersebut, mulai Pelita I hingga Pelita V, perencanaan pembangunan ekonomi Indonesia selalu mengacu pada konsep “Trilogi Pembangunan” yang meliputi:
1). Stabilitas (ekonomi) nasional,
2). Pertumbuhan ekonomi, dan
3). Pemerataan hasil-hasil pembangunan.
Perkembangan tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama Pembangunan Jangka Panjang Tahap I (1969-1994) cukup tinggi yaitu rata-rata 6,8 persen per tahun dan adanya peningkatan pendapatan per kapita masyarakat dari sebesar 70 US$ (1970) menjadi 1080 US$ pada tahun 1996 (World Bank 2005) merupakan dampak dari semakin rendahnya tingkat inflasi yang terjadi. Pada awal pembangunan PJP I, tingkat inflasi di Indonesia (1965) mencapai 650 persen. Dengan adanya kebijakan-kebijakan yang di ambil pemerintah Indonesia
dari tahun ke tahun tingkat inflasi dapat ditekan hingga di bawah 5 persen. Keberhasilan menekan tingkat inflasi sedemikian rupa berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita rakyat Indonesia yang meningkat cukup signifikan.
Sejak dimulainya pembangunan Lima Tahun I (Pelita I) tahun 1969 hingga berakhirnya Pelita V (1994) atau selama Pembangunan Jangka Panjang Tahap Pertama (PJP I), pertumbuhan ekonomi Indonesia tergolong tinggi yaitu rata-rata 6,8 persen per tahun. Pendapatan per kapita telah pula meningkat dari 70 US$ pada tahun 1970 menjadi 950 US$ tahun 1990 dan meningkat lagi menjadi 1080 US$ pada tahun 1996. Ini berarti bahwa, selama Pembangunan Jangka Panjang Pertama pendapatan per kapita Indonesia telah meningkat sekitar 15 kali lipat dibandingkan dengan pendapatan per kapita pada tahun 1970. Dilihat dari pendapatan per kapita ini, maka pembangunan yang telah dilaksanakan di Indonesia selama PJP I ini dapat dikatakan berhasil dan sukses.
Perkembangan tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama Pembangunan Jangka Panjang Tahap I (1969-1994) yang cukup tinggi yaitu rata-rata 6,8 persen per tahun dan adanya peningkatan pendapatan per kapita masyarakat dari sebesar 70 US$ menjadi di atas 1000 US$ merupakan dampak dari semakin rendahnya tingkat inflasi yang terjadi. Pada awal pem-bangunan PJP I, tingkat inflasi di Indonesia (1965) mencapai 650 persen. Dengan adanya kebijakan-kebijakan yang di ambil pemerintah Indonesia dari tahun ke tahun tingkat inflasi dapat ditekan hingga di bawah 5 persen. Keberhasilan menekan tingkat inflasi sedemikian rupa berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita rakyat Indonesia yang meningkat cukup signifikan.
3. Hubungan Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran
Mengacu pada kurva Phillips, dapat digambarkan bagaimana hubungan tingkat inflasi dan tingkat pengangguran di Indonesia. Untuk menggambarkan kurva Phillips di Indonesia digunakan data tingkat inflasi tahunan dan tingkat pengangguran yang ada. Data digunakan adalah data dari tahun 1980 hingga tahun 2005.
di Indonesia, adanya kenaikan harga-harga atau inflasi pada umumnya disebabkan karena adanya kenaikan biaya produksi misalnya naiknya Bahan Bakar Minyak (BBM), bukan karena kenaikan permintaan. Dengan alasan inilah, maka tidaklah tepat bila perubahan tingkat pengangguran di Indonesia dihubungkan dengan inflasi. Karena itu, perubahan tingkat pengangguran lebih tepat bila dikaitkan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi. Sebab, pertumbuhan ekonomi merupakan akibat dari adanya pe-ningkatan kapasitas produksi yang merupakan turunan dari peningkatan investasi. Jadi jelas bahwa, pertumbuhan ekonomi berhubungan erat dengan peningkatan penggunaan tenaga kerja, begitu pula dengan investasi. Dengan meningkatnya investasi pasti permintaan tenaga kerja akan bertambah, sehing-ga dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang diakibatkan adanya peningkatan investasi berpengaruh terhadap penurunan tingkat pengangguran
dengan asumsi investasi tidak bersifat padat modal. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka dapat dilihat bagaimana hubungan antara tingkat pertumbuhan eko-nomi dalam bentuk kurva. Dengan menggunakan data antara pengangguran dan tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia seperti yang digunakan dalam membuat kurva Phillip (data tahun 1998 tidak digunakan karena mempunyai nilai ekstrim) akan dapat digambarkan bagaimana kurva hubungan pertum-buhan ekonomi dengan tingkat pengangguran.
